Appropriate radical groups, particularly Those people in political companies that endorse the discourse of Islamic law; and

Together with the LPNKs, other institutions are shaped by Legislation and Presidential Laws as unbiased bodies. Theoretically, the difference between these independent bodies and LPNK is The actual fact that they're coordinated below a selected ministry and specifically report to the President, Though this will not essentially be the situation in exercise. These kinds of overall body might be set up with the promulgation of a particular law (e.g., the Countrywide Narcotic Company was shaped by advantage of Presidential Decree No. 116 of 1999 on Countrywide Narcotic Agency as amended by Presidential Decree No. seventeen of 2002) or formed as Element of Regulation to help the fundamental policy (e.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi difficulty solving malah asik menjadi challenge taking.

Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]

tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.

[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer

Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – 'Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi'

Ongoing dialogue in the home of Consultant on the EIT Legislation revision expands the scope of hoax criminalization (Posting 45C) by which includes prohibiting the unfold of Wrong information that causes issues/chaos (‘keonaran’) in the Neighborhood.

Apabila menelisik ancaman keamanan nasional yang disampaikan oleh FBI dalam situs resminya, dapat disimpulkan terdapat relevansi untuk melibatkan lembaga intelijen. Akan tetapi keputusan untuk melibatkan BIN untuk terjun langsung melakukan vaksinasi kepada masyarakat rasanya kurang cocok bila dikatakan sebagai usaha menjaga keamanan strategis.

was marked from the permeation of intelligence of all areas of individuals’s life. BAKIN became a strategic intelligence operation auto for all troubles, mendapatkan informasi lebih lanjut in addition to KOPKAMTIB, which completed the purge of your PKI and its sympathizers with the military services territorial Command construction as well as STI. Opsus, which was at first an intelligence Procedure directed at seizing West Papua from your Netherlands and enabling the confrontation with Malaysia, was afterwards mobilized to spy on social, political, and religious existence in Modern society, especially men and women and teams that could probably oppose the Soeharto govt, as well as to conduct intelligence operations experiencing the threat of separatism in Aceh, Papua, and East Timor.

Following rampant criminalization of pandemic critics during 2020, Nationwide Law enforcement Chief Basic Listyo Sigit shaped a Digital law enforcement force, i.e. a undertaking drive that functions to “educate the general public” on internet ethics. The virtual law enforcement purportedly do the job in accordance Together with the interpretation pointers of Regulation No.

Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.

Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.